Posciety.Com – Pemerintah Indonesia berencana akan membangun bandar antariksa atau kosmodrom yang menjadi bagian dari rencana induk keantariksaan di Biak, pulau kecil di utara Papua. Hal itu diungkapkan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional LAPAN beberapa hari lalu.
Menurut Kepala LAPAN, Thomas Djamaluddin, pembangunan bandar antariksa ini merupakan amanat Undang- Undang No 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan dan Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan 2016- 2040.
Dengan aturan itu, program LAPAN mewujudkan peluncuran wahana antariksa semakin jelas. Dikutip dari situs resmi LAPAN, Sabtu (9/11/2019), LAPAN sudah melakukan kajian terhadap beberapa alternatif lokasi, yakni Pulau Enggano, Pulau Nias, Pulau Morotai, dan Pulau Biak.
Hasilnya, Pulau Biak, Desa Soukobye, Kabupaten Biak Numfor, Papua adalah lokasi yang memenuhi persyaratan teknis sebagai lokasi pembangunan bandar antariksa. Lokasi ini memiliki keunggulan karena dekat dengan ekuator atau garis khatulistiwa.
Baca Juga:
Menurut titik koordinat, Pulau Biak berada di 0°55′- 1°27′ Lintang Selatan (LS) dan 134°47′-136°48′ Bujur Timur (BT). Posisi itu membuatnya ideal menjadi tempat peluncuran Roket Peluncur Satelit ke Geostationary Earth Orbit (GEO).
Selain itu, lokasi tersebut dapat berdampak positif pada penghematan penggunaan bahan bakar roket saat peluncuran. Thomas berharap pembangunan bandar antariksa ini dapat selesai pada tahun 2024 dan untuk uji coba terbang peluncuran roket skala kecil.
Di samping itu, pihak LAPAN enggan membocorkan besaran dana yang digelontorkan untuk membangun bandar antariksa di Biak ini.
“Terkait dengan anggarannya, dari segi kajian- kajian perencanaan itu baru disiapkan anggarannya. Saat ini belum bisa ditentukan, ” terang Thomas. Dalam Rakornas itu, LAPAN juga berharap ada masukan untuk mewujudkan mimpi besar pembangunan bandar antariksa ini.
Harapannya, rencana induk keantariksaan, yaitu mempunyai satelit sendiri dan meluncurkan wahana roket sendiri dari bumi Indonesia dapat terwujud setidaknya pada tahun 2040 atau menjelang 100 tahun peringatan kemerdekaan Indonesia.