
Banyak yang Tolak Jika Ahok di BUMN, Ahok: Hidup Itu Gak Perlu 100% Setuju!
Posciety.Com – Pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua ini memang tak pernah sepi dari perhatian publik. Mulai dari pemilihan para petinggi kabinet yang membuat banyak masyarakat terkaget-kaget, hingga beberapa kebijakan para mentri yang akan memulai program kerjanya.
Setelah sebelumnya heboh isu anggaran Kementrian Pertahanan, disusul dengan wacana Mentri Agama soal sertifikat layak nikah, hal kontroversial juga datang dari Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinakhodai oleh Erick Thohir.
Diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah memanggil Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah. Keduanya dikabarkan akan direkrut Erick menjadi petinggi BUMN. Munculnya kedua nama itu menimbulkan pro-kontra, khususnya Ahok. Ada yang mendukung, ada pula yang lantang menolak dengan berbagai alasan.
Lalu siapa saja yang bersuara lantang mendukung dan menolak Ahok? Tentunya mereka memiliki alasan masing-masing!
Baca Juga:
Suara Kubu Pendukung: BUMN Butuh Orang Keras!

Seperti sebelumnya, yang berada di kubu ini adalah mereka yang mengenal Ahok luar dalam, seperti Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, ada juga tanggapan dari dunia usaha hingga tokoh politi Fahri Hamzah.
Dilansir dari Detik.Com, dari sisi dunia usaha pihak swasta menyikapi positif akan hal itu. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industi (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani yakin kedua orang itu merupakan pilihan yang terbaik.
“Ya kita tuh harus selalu, kalau saya bilangnya tuh berprasangka positif lah. Udah lah, saya yakin semuanya yang diseleksi yang ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN, kita yakini itu pasti yang terbaik,” ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Selasa kepada Detik.Com (19/11/2019).
Keduanya dikenal aktif sebagai sosok anti korupsi. Sebelumnya Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah berpendapat, dipilihnya kedua sosok tersebut ada hubungannya dengan pemberantasan korupsi di BUMN.
“Gini, yang saya lihat kok sepertinya kalau kita lihat dari sosok Ahok, sosok mantan KPK, ini memangnya BUMN ini sarang koruptor apa? Ini perlu harus ada kejelasan,” kata dia saat dihubungi Detik.Com.
Ahok dan Chandra yang dipilih oleh Erick, menurutnya mengesankan bahwa ada sesuatu yang buruk di BUMN sehingga perlu orang-orang yang dianggap keras.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah ikut berkomentar soal rencana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jadi petinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meskipun selama ini Fahri dan Ahok kerap berbeda pendapat dan saling melontarkan kritik satu sama lain.
Menurut Fahri, pemerintah sudah tepat memasang mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai bos perusahaan pelat merah. Fahri pun mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang mengajak Ahok masuk BUMN.
“Ya apabila status hukumnya bersih, maka siapapun yang dipilih, termasuk saudara Ahok harus dibela oleh pemerintah supaya tak jadi bulan-bulanan. Itu yang saya katakan dari awal,” kata Fahri kepada CNN Indonesia, Selasa (19/11/2019).
Ia mengatakan pemerintah mesti menjamin agar hak tiap warga negara mampu mengakses masuk pemerintahan dan kesetaraan di hadapan hukum sama tanpa pandang bulu.
“Nggak boleh ada diskriminasi terhadap orang yang memang secara hukum mendapatkan kepastian sesuai pasal 27 UUD 1945, tiap warga negara bersamaan dalam hukum dan pemerintahan, itu yang perlu kita jamin. Bukan soal lain-lain,” kata dia.
Suara Kubu Penolak: Ahok Tukang Ribut!

Kabar Ahok menjadi petinggi Pertamina mendapat penolakan dari Serikat Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu dan PA 212. Seperti Arie Gumilar. Dia menolak Ahok masuk Pertamina lantaran dianggap sebagai sosok orang yang kerap buat keributan.
Hal senada juga dikatakan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Pertamina RU III Palembang menolak.
“Kami FSPPB menolak Basuki Tjahaja Purnama atau BTP sebagai Direksi di Pertamina atau Pimpinan,” kata Ketua Umum FSPPB Palembang, Muhamad Yunus kepada awak media dalam jumpa pers di Palembang, Minggu (18/11/2019).
Dalam jumpa pers ini, FSPPB Palembang membentangkan spanduk bertulisan ‘Memilih Figur Tukang Gaduh, Bersiaplah Pertamina Segera Runtuh!’. Yunus meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan kembali nama Ahok masuk sebagai pimpinan PT. Pertamina.
Tidak hanya itu, Ahok dinilai cacat secara materil menjadi pimpinan karena saat ini berstatus mantan napi. Bahkan Ahok dinilai akan membuat gaduh jika memimpin PT. Pertamina.
“Menolak BTP karena memiliki cacat materiil tentang persyaratan anggota Direksi. Bukan tanpa alasan, saat jadi Gubernur DKI Jakarta dia ini berujung penjara dan dugaan kasus RS Sumber Waras,” katanya.
Banyak yang menyayangkan, sikap serikat pekerja Pertamina dinilai lantaran belum move on dari masa lalu. Pasalnya mereka mempermasalahkan status hukum Ahok yang mantan narapidana kasus penistaan agama.
“Tentu mereka punya alasan untuk menolak, soal identitas atau apa. Tapi kan pertama tentu soal identitas, artinya ya belum move on lah. Kalau pun Ahok bersalah soal penistaan kan sudah menjalani hukuman,” kata Pengamat BUMN sekaligus Peneliti Senior di Visi Integritas Danang Widoyoko saat dihubungi Detik.Com.
Jadi menurutnya, Ahok yang sudah bebas tidak menjadi masalah lagi untuk menjadi petinggi di BUMN. Terlebih konteks yang lebih penting diperhatikan adalah kinerja bukan identitas.
Ahok: Hidup Itu Gak 100% Setuju 😀
Muncul penolakan dari Serikat Pertamina terkait isu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ramai diperbincangkan akan menjadi petinggi Pertamina. Ternyata Ahok menanggapi santai soal penolakan itu.
“Hidup gue ditolak melulu, kok, ha-ha-ha…,” kata Ahok sebelum mengisi Workshop Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Hotel Grand Arkenso, Semarang, Rabu (20/11/2019).
Ia menjelaskan wajar ada penolakan sehingga, saat ditanya tanggapan soal penolakan, Ahok menjawab santai.
“Hidup ini tidak ada yang setuju 100 persen, Tuhan saja ada yang nentang, kok,” lanjutnya.
Namun Ahok dengan tegas mengatakan siap jika ternyata benar ditugasi sebagai petinggi Pertamina.
“Kalau ditunjuk dan diminta tugas, ya kita siap,” tegasnya. Seperti yang dilansir dari Detik.Com.