PB Djarum Dihentikan Mulai 2020, KPAI Sebut “Ini Eksploitasi Anak!”

PB Djarum akhirnya memutuskan menghentikan penyelenggaraan audisi gunna menyeleksi bibit-bibit unggul pemain bulu tangkis itu pada tahun 2020. Keputusan ini diambil usai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai ajang tersebut memanfaatkan anak-anak untuk mempromosikan merek Djarum yang identik dengan produk rokok.

Hal itu yang melatarbelakangi Djarum Foundation menghentikan kegiatan audisi umum beasiswa bulu tangkis untuk tahun depan, yang diumumkan di Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu (8/9/2019).

PB Djarum Beberkan Awal Mula Dugaan Eksploitasi

Dilansir dari Detik.Com, PB Djarum menceritakan awal mula keputusan untuk menghentikan ajang pencarian bakat atau audisi umum bulu tangkis pada tahun 2020. Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin, mengatakan pihaknya memang sering bertemu dengan KPAI sejak 2018 membahas ihwal dugaan eksploitasi anak dalam audisi umum PB Djarum.

“Jadi kita sudah sering bertemu. Awalnya di 2018 setelah audisi final di Kudus, kita dipanggil KPAI. Kita dianggapnya mengeksploitasi anak. Kita dianggapnya memasang logo. Kita dianggap eksploitasi anak,” kata Yoppy saat ditemui awak media di kantornya, GOR Djarum, Djati, Kudus, Senin (9/9/2019).

“Dengan memasang logo Djarum Badminton Club di tubuh anak, dianggap mengeksploitasi anak. Itu kita diskusi, kita punya pendapat beda dengan KPAI. Bahwa itu bukan produk rokok, itu nama klub kita,” imbuhnya.

Dia mengaku, para peserta sebagian besar mengaku bangga mengenakan kaus bergambar logo klub. Namun karena KPAI tidak membolehkan, maka pihaknya tidak akan memberikan kaus ke peserta audisi. Tapi KPAI dilarang menuntut jika nantinya mereka membeli kaus di toko online mengingat banyak juga kaus berlogo klub Djarum Badminton.

Kemudian KPAI ternyata tidak sepakat. Sehingga PB Djarum bertemu dengan Menkopolhukam selaku Ketua PBSI.

“Disana (pertemuan itu) tetap tidak ketemu. Mereka (KPAI) mengatakan itu produk tembakau, brand image-nya. Djarum Foundation adalah nama yayasan kita yang bergerak di bidang sosial. Djarum Club yang membidangi bulu tangkis,” jelasnya.

Kak Seto Angkat Bicara

Psikolog anak Seto Mulyadi angkat bicara mengenai polemik yang terjadi antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan PB Djarum. Ia menilai isu audisi umum bisa dituntaskan dengan tenang.

Seperti yang telah ramai diberitakan, PB Djarum memutuskan menyetop penyelenggaraan Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis-nya per tahun depan. Langkah ini diambil untuk meredam polemik eksploitasi anak.

PB Djarum dituding KPAI melakukan eksploitasi terhadap anak lewat ajang audisinya. KPAI berpegangan pada undang-undang dimana perusahaan rokok dilarang menampilkan logo, merek, atau brand image produk tembakau dalam menyelenggarakan kegiatan.

“Harusnya nggak usah dibuat ramai, duduklah bersama-sama. Bahwa Djarum sudah berjasa banyak, bisa mencetak atlet-atlet internasional di bidang bulutangkis, oke, itu benar, harus diakui secara jujur,” ujar pria yang akrab disapa Kak Seto tersebut saat dihubungi detikcom, Senin (9/9/2019).

“Tapi kemudian bahwa Djarum juga melakukan pelanggaran terhadap regulasi, itu juga harus dibuka, tidak ditutup-tutupi. Dipecahkan sekarang bagaimana jalan keluarnya”.

“Ini sebetulnya kan, memang sudah ada peraturannya, dari PP no 109 tahun 2012, pasal 36 ya. Jadi sudah ada ketentuan begitu. Sehingga apapun juga yang menyangkut rokok ini kalau mensponsori satu kegiatan, sebagai CSR (Corporate Social Responsibility), tidak boleh dipampangkan”.

“Nah ini sudah bertahun-tahun, Djarum ini membina tetapi dengan memakai logo itu, logo Djarum. Dan orang tahu kalau logo Djarum itu, dengan huruf D dan J itu ya bukan apa-apa lagi selain itu memang rokok. Nah, intinya KPAI hanya sekedar mengingatkan, coba memohon untuk mematuhi undang-undang,” sambung Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) ini.

Sikap KPAI Menuai Kontroversi

keputusan ini sangat disayangkan berbagai pihak. Bahkan mulai dari artis sampai pencinta olahraga angkat suara. Dilansir dari Detik.com, legenda bulutangkis Susy Susanti prihatin dengan dihentikannya audisi umum PB Djarum di 2020. Menurut Susy, eksploitasi anak-anak tidaklah tepat.

“Dengan kita mengadakan audisi ini akan semakin terpantau bibit-bibit yang potensial. Untuk membina itu kan tidak instan yang tidak dalam jangka waktu yang pendek, tapi kita butuhkan waktu yang betul-betul cukup panjang,” jelas Susy.

gambar 1 - djarum beasiswa badminton eksploitasi anak
img: KompasTV

“Tapi di satu sisi dengan adanya kegiatan positif ini, ada yang menghambat kita. Kita juga pastinya prihatin ya,” ucap mantan atlet yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PB PBSI itu.

Selain itu, kritik pun datang dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang juga mengkritik sikap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mempermasalahkan Audisi Umum PB Djarum. Menurut dia, banyak persoalan tentang anak yang seharusnya menjadi fokus KPAI.

Menurut Fahri, angka anak putus sekolah di Indonesia masih tinggi. Bahkan, kata dia, ada sebagian anak yang sama sekali tidak pernah mencicipi bangku sekolah.

Dia menilai sebaiknya KPAI tidak sibuk mengurusi audisi umum PB Djarum. Jika pun KPAI berkonsentrasi pada isu rokok dan tembakau, Fahri mengatakan KPAI seharusnya fokus mendorong ke arah perubahan kebijakan yang substansial.

Pakar Hukum: KPAI Harus Buktikan Dulu Tuduhan Eksploitasi

Melansir dari CNN Indonesia, Pengajar Hukum Pidana di Universitas Indonesia Junaedi mengatakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diminta untuk membuktikan unsur-unsur pelanggaran dalam kegiatan itu lebih dulu.

Ia juga mengatakan unsur-unsur itu terdiri dari kesamaan logo yang digunakan di audisi itu dengan produk rokoknya, pelaksana audisi dan kebermanfaatannya, serta unsur eksploitasi anak untuk keuntungan materi.

Pertama, dalam hal logo Djarum. Junaedi berpendapat KPAI harus bisa membandingkan logo jual Djarum dengan logo yang dipakai oleh anak-anak. Hal itu, kata dia, dapat dibuktikan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kedua, lanjut Junaedi, yang perlu dicermati ialah pelaksana kegiatan; apakah dilakukan oleh perusahaan rokok Djarum atau yayasan dari Djarum tersebut. Diketahui, Djarum Foundation sendiri merupakan yayasan yang mengurusi tanggung jawab sosial dan lingkungan serta tidak mengurusi jual beli rokok Djarum. Djarum Foundation inilah yang biasanya mengadakan seleksi atlet bulutangkis.

Ketiga, kata Junaedi, soal tudingan eksploitasi anak. Menurutnya, perlu dilihat apakah Djarum mengambil keuntungan materi dari kegiatan itu. Misalnya, kata dia, KPAI perlu melihat apakah Djarum membuka booth penjualan di lokasi pendaftaran audisi. Di samping itu, ia juga menyebut kepentingan investigasi mengenai unsur pemaksaan terkait pemberian rokok maupun penggunaan kaos tersebut.

Terlepas dari proses pembuktiannya, Junaedi menganggap belum ada unsur eksploitasi ekonomi dari pelaksanaan audisi PB Djarum tersebut.

tunggu sebentar...
POS Lainnya:

Tinggalkan Komentar

avatar

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan pengalaman setiap pengunjung SETUJU & TUTUP Lihat Privasi